PBB Perserikatan Bangsa Bangsa

PBB Perserikatan Bangsa Bangsa

Organisasi Internasional PBB

Perserikatan Bangsa-Bangsa atau disingkat PBB (bahasa Inggris: United Nations atau disingkat UN) adalah sebuah organisasi internasional yang anggotanya hampir seluruh negara di dunia. Lembaga ini dibentuk untuk memfasilitasi dalam hukum internasional, pengamanan internasional, lembaga ekonomi, dan perlindungan sosial. Perserikatan Bangsa-bangsa didirikan di San Francisco pada 24 Oktober  1945 setelah Konferensi Dumbarton Oaksdi Washington, DC, namun Sidang  Umum yang  pertama – dihadiri wakil dari 51 negara  baru berlangsung pada 10 Januari 1946 (di Church House, London). Dari 1919 hingga 1946, terdapat sebuah organisasi yang mirip, bernama Liga Bangsa -Bangsa, yang  bisa dianggap sebagai pendahulu PBB. Sejak didirikan di San Francisco pada 24 Oktober  1945 sedikitnya 192 negara menjadi anggota PBB. Semua negara yang tergabung dalam wadah PBB menyatakan independensinya masing-masing, selain Vatikan dan Takhta Suci serta Republik Cina (Taiwan) yang tergabung dalam wilayah Cina pada 1971.Hingga tahun 2007 sudah ada 192 negara anggota PBB. Sekretaris Jenderal PBB saat ini adalah Ban Ki Moon asal Korea Selatan yang menjabat sejak 1 Januari2007. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah organisasi internasional Tujuannya adalah memfasilitasi kerjasama dalam hukum internasional, keamanan internasional, pembangunan ekonomi, kemajuan sosial, hak asasi manusia, dan pencapaian perdamaian dunia. PBB didirikan pada tahun 1945 setelah Perang Dunia II untuk menggantikan Liga Bangsa-Bangsa, untuk menghentikan perang antara negara, dan untuk menyediakan platform untuk dialog. Markas besar PBB didirikan diatas tanah yang disumbangkan oleh John Davison Rockefeller Junior yang terletak ditepi East River, Lake Succes, New York. PBB sebagai badan dunia yang berdiri setelah Perang Dunia II

Perserikatan Bangsa-bangsa didirikan di San Francisco pada 24 Oktober 1945 setelah Konferensi Dumbarton Oaks di Washington, DC^[2], namun Sidang Umum yang pertama - dihadiri wakil dari 51 negara - baru berlangsung pada 10 Januari 1946 (di Church House, London). Dari 1919 hingga 1946, terdapat sebuah organisasi yang mirip, bernama Liga Bangsa-Bangsa, yang bisa dianggap sebagai pendahulu PBB.
Sejak didirikan pada tahun 1945 hingga 2011, sudah ada 193 negara yang bergabung menjadi anggota PBB, termasuk semua negara yang menyatakan kemerdekaannya masing-masing dan diakui kedaulatannya secara internasional, kecuali Vatikan.^[3] Selain negara anggota, beberapa organisasi internasional dan organisasi antar-negara mendapat tempat sebagai pengamat permanen yang mempunyai kantor di Markas Besar PBB, dan ada juga yang hanya berstatus sebagai pengamat ^[4].Palestina dan Vatikan adalah negara bukan anggota (non-member states) dan termasuk pengamat permanen (Tahta Suci mempunyai wakil permanen di PBB, sedangkan Palestina mempunyai kantor permanen di PBB)^[5]
Sekretaris Jenderal PBB saat ini adalah Ban Ki-moon asal Korea Selatan yang menjabat sejak 1 Januari 2007 , menggantikan Sekretaris Jendral terdahulu, yaitu Kofi Annan dari Ghana. ^[6]
Organisasi ini memiliki enam organ utama ^[7]: Majelis Umum (majelis musyawarah utama)^[8],Dewan Keamanan (untuk memutuskan resolusi tertentu untuk perdamaian dan keamanan),Dewan Ekonomi dan Sosial (untuk membantu dalam mempromosikan kerjasama ekonomi, sosial internasional dan pembangunan)^[9], Sekretariat (untuk menyediakan studi, informasi dan fasilitas yang diperlukan oleh PBB)^[10], Mahkamah Internasional (organ peradilan primer), Dewan Perwalian (yang saat ini tidak aktif).^[11]

Instansi Sistem PBB lainnya yang menonjol termasuk Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Program Pangan Dunia (WFP) dan Dana Anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF). Tokoh masyrakat PBB yang paling terkenal mungkin adalah Sekretaris Jenderal PBB, saat ini Ban Ki-moon dari Korea Selatan, yang mengambil jabatan itu pada tahun 2007, menggantikan Kofi Annan. Organisasi ini didanai dari sumbangan yang ditaksir dan sukarela dari negara-negara anggotanya, dan memiliki enam bahasa resmi: Arab, Cina, Inggris, Perancis, Rusia, dan Spanyol

Sekretaris-Jenderal PBB

No.	Akronim	Bendera	Lembaga	Pusat	Kepala	Berdiri
1	FAO		Organisasi Pangan dan Pertanian	Roma, Italia	José Graziano da Silva	1945
2	IAEA		Badan Tenaga Atom Internasional	Wina, Austria	Yukiya Amano	1957
3	ICAO		Organisasi Penerbangan Sipil Internasional	Montreal, Kanada	Raymond Benjamin	1947
4	IFAD		Dana Internasional untuk Pengembangan Pertanian	Roma, Italia	Kanayo F. Nwanze	1977
5	ILO		Organisasi Buruh Internasional	Jenewa, Swiss	Guy Ryder	1946 (1919)
6	IMO		Organisasi Maritim Internasional	London, Britania Raya	Koji Sekimizu	1948
7	IMF		Dana Moneter Internasional	Washington, D.C., AS	Christine Lagarde	1945 (1944)
8	ITU		Uni Telekomunikasi Internasional	Jenewa, Swiss	Hamadoun Touré	1947 (1865)
9	UNESCO		Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan PBB	Paris, Perancis	Irina Bokova	1946
10	UNIDO		Organisasi Pengembangan Industri Perserikatan Bangsa-Bangsa	Wina, Austria	Kandeh Yumkella	1967
11	UNWTO		Organisasi Pariwisata Dunia	Madrid, Spanyol	Taleb Rifai	1974
12	UPU		Kesatuan Pos Sedunia	Bern, Swiss	Edouard Dayan	1947 (1874)
13	WB		Bank Dunia	Washington, D.C., AS	Jim Yong Kim	1945 (1944)
14	WFP		Program Pangan Dunia	Roma, Italia	Ertharin Cousin	1963
15	WHO		Organisasi Kesehatan Dunia	Jenewa, Swiss	Margaret Chan	1948
16	WIPO		Organisasi Hak atas Kekayaan Intelektual Dunia	Jenewa, Swiss	Francis Gurry	1974
17	WMO		Organisasi Meteorologi Dunia	Jenewa, Swiss	Alexander Bedritsky	1950 (1873)

Untuk dapat menjadi negara anggota PBB terdapat beberapa syarat, yakni:

• cinta damai;
• menerima dan menyetujui serta tunduk kepada piagam PBB;
• sanggup dan bersedia untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam piagam PBB;
• disetujui majelis umum atas usul dewan keamanan PBB.

Pada mulanya yang menjadi anggota PBB adalah ke 50 peserta konferensi Sn Fransisco. Negara-negara tersebut dapat disebut sebagai anggota asli. Namun negara-negara anggota PBB terus bertambah dan hingga tahun 2012 tercatat sebanyak 193 negara yang menjadi anggota PBB.

Badan-Badan PBB

PBB sebagai lembaga dunia memiliki badan-badan yang berkecimpung dalam berbagai urusan yang menyangkut maslaah-masalah internasional, badan-badan ini membantu tugas PBB. Adapun badan-badan itu antara lain: Majelis Umum (majelis musyawarah utama); Dewan Keamanan (untuk memutuskan resolusi tertentu untuk perdamaian dan keamanan); Dewan Ekonomi dan Sosial (untuk membantu dalam mempromosikan kerjasama ekonomi, sosial internasional dan pembangunan);  Sekretariat (untuk menyediakan studi, informasi dan fasilitas yang diperlukan oleh PBB);  Mahkamah Internasional (organ peradilan primer); Dewan Perwalian. Instansi Sistem PBB lainnya yang menonjol termasuk Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Program Pangan Dunia (WFP) dan Dana Anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa(UNICEF).

Sekretaris PBB

Badan ini diketuai oleh sekertaris jenderal (Sekjen) yang diangkat oleh majelis umum atas usulan Dewan Keamanan PBB dengan masa jabatan 5 tahun. Sekjen PBB bertugas menyelenggarakan pekerjaan administrasi PBB. Berikut para sekjen PBB dari masa ke masa:

• Trygve Lie (Norwegia): masa jabatan 2 Februari 1946 – 10 November 1952
• Dag Hammarskjöld (Swedia): Masa Jabatan 10 April 1953 – 18 September 1961
• U Thant (Burma): Masa jabatan: 30 November 1961 – 1 Januari 1972
• Kurt Waldheim (Austria): Masa jabatan: 1 Januari 1972 – 1 Januari 1982
• Javier Pérez de Cuéllar (Peru):  masa jabatan 1 Januari 1982 – 1 January 1992
• Boutros Boutros-Ghali ( Mesir): masa jabatan 1 Januari 1992           – 1 Januari 1997
• Kofi Annan (Ghana): masa jabatan 1 Januari 1997 – 1 Januari 2007
• Ban Ki-moon (Korea Selatan): masa jabatan: 1 Januari 2007 – Sekarang.

Negara Yang Punya Hak Veto di PBB

PBB dibentuk oleh negara-negara adi kuasa, bukan oleh masyarakat dunia. Hak veto itu hanya dimiliki oleh 5 negara besar dunia dan berfungsi untuk pengambilan keputusan apabila tidak didapati kesepakatan dalam musyawarah dan mufakat. kelima anggota pemegang hak veto itu adalah:

• Amerika Serikat
• Inggris
• China
• Jerman
• Rusia

• Peranan PBB

Perang Dunia I dan Perang Dunia II telah banyak memakan korban,. Kita tentu tidak  berharap adanya Perang Dunia III terjadi. Apabila terjadi dapat kita pastikan akan lebih dahsyat dari pada perang – perang sebelumnya. Alam dan seisinya, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan akan rusak dan musnah akibat kekejaman perang. Atas dasar itulah muncul pemikiran untuk membuat badan / lembaga internasional yang dapat melindungi kehidupan umat manusia. Selanjutnya, dengan diprakarsai oleh tokoh – tokoh Negara yang peduli kemanusiaan melalui serangkaian pertemuan, akhirnya pada tanggal 24 Oktober 1945 terbentuklah sebuah organisasi internasional yang dikenal dengan nama Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB).

•  Tujuan PBB Sebagaimana organisasi internasional, PBB merupakan organisasi yang sangat besar. Organisasi masyarakat bangsa – bangsa ini tentu mempunyai tujuan yang dapat kita lihat di dalam Pasal 1 Piagam PBB yaitu sebagai berikut:

1. Menciptakan perdamaian dan keamanan internasional.
2. Memajukan hubungan persahabatan antar bangsa berdasarkan asas – asas persamaan hak, hak menentukan nasib sendiri, dan tidak mencampuri urusan dalam Negara lain.
3. Mewujudkan kerjasama internasional dalam memecahkan persoalan internasioanal di bidang ekonomi, social, kebudayaan, dan kemanusiaan.
4. Menjadikan PBB sebagai pusat usaha dalam merealisasikan tujuannya.

Untuk mencapai tujuannya tersebut, asas – asas yang digunakan sebagaimanyang terumus di dalam Pasal 2 Piagam PBB, yaitu sebagai berikut.

1. PBB didirikan atas dasar persamaan kedaulatan dari semua anggota
2. Semua anggota dengan etiket baik harus melaksanakan kewajiban yang telahdisetujui sesuai dengan ketentuan Piagam PBB ini.
3. Semua anggota PBB dalam menyelesaikan sengketa internasional dilakukandengan cara damai.
4. Dalam melaksanakan hubungan internasional, semua anggota menjauhkan diridari segala macam bentuk kekerasan yang bertentangan dengan tujuan PBB.
5. Semua anggota harus membantu PBB sesuai dengan ketentuan – ketentuan didalam Piagam PBB serta tidak memberikan bantuan kepada Negara manapun jika PBB sedang menjalankan tindakan terhadap Negara itu.
6. PBB akan menjaga agar Negara – Negara yang bukan anggota bertindak sesuaidengan asas – asas PBB guna mempertahankan perdamaian dan keamananinternasional.
7. PBB tidak akan mencampuri urusan – urusan dalam negeri Negara mana pun.

Berdasarkan tujuan dan asas – asas tersebut di atas, tidak semua Negara dapat diterima menjadi anggota PBB. Untuk menjadi anggota PBB, Negara – Negara tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan di antaranya sebagai berikut:

1. Negara yang akan menjadi anggota PBB adalah Negara yang merdeka,
2. Negara itu harus benar – benar mencintai perdamaian dunia,
3. Bersedia memenuhi kewajiban – kewajiban sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Piagam PBB dan keputusan – keputusan PBB,
4. Mendapat persetujuan dari Dewan Keamanan PBB dan disetujui oleh Majelis Umum PBB. Negara anggota PBB yang telah berulang kali melanggar asas – asas dan Piagam PBB dapat dikeluarkan dari keanggotaan PBB oleh Majelis Umum atas anjuran Dewan Keamanan.

1. Fungsi PBB

Fungsi PBB sebagai sebuah lembaga internasional dapat dilihat dari seberapa besar guna atau manfaat yang telah diberikan kepada masyarakat internasional. Sebagaimanasejarah kelahirannya, PBB diharapkan dapat menjalankan fungsinya, yaitu sebagai berikut.

1.  Fungsi proteksi, yaitu PBB berusaha memberikan perlindungan kepada seluruhanggota.
2.  Fungsi integrasi, yaitu PBB sebagai wadah atau forum untuk membina persahabatan dan persaudaraan bangsa – bangsa.3.
3. Fungsi sosialisasi, yaitru PBB sebagai sarana untuk menyampaikan nilai – nilaidan norma kepada semua anggota.4.
4. Fungsi pengendali konflik , yaitu PBB sebagai lembaga internasional diharapkandapat mengendalikan konflik – konflik yang muncul dari sesame anggotasehingga tidak sampai menimbulkan ketegangan dan peperangan sesame anggotaPBB.
5. Fungsi kooperatif , yaitu PBB sebagai lembaga internasional diharapkan mampumembina / mendorong kerja sama di segala bidang antar bangsa di dunia.6.
6. Fungsi negoisasi, yaitu PBB diharapkan dapat memfasilitasi perundingan –  prundingan antarnegara untuk membentuk hokum, baik yang bersifat umummaupun khusus.7.
7. Fungsi arbitrase, yaitu PBB hendaknya dapat menyelesaikan masalah – masalahsecara hokum yang timbul dari sesame anggota sehingga tidak menjadi masalahyang berkepanjangan yang dapat mengganggu perdamaian dunia.Peran yang dimainkan oleh PBB, sejak berdirinya sampai sekarang, dapat kitalihat pada bidang – bidang yang telah dilakukan sesuai dengan tugas danfungsinya, sebagai berikut.

1. Peran PBB dalam Bidang Keamanan, Perdamaian, dan Kemerdekaan
1. Telah berhasil menyelesaikan sengketa antara Indonesia dan Belanda (masalah Irian Barat).
2. Menyelesaikan masalah penjajahan di beberapa daerah Afrika sehingga muncul negara – negara di Afrika menjadi Negara merdeka.
3. Penyelesaian konfrontasi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet tentang penempatan peluru kendali / nuklir di Kuba.
4. Penyelesaian konflik di Timur Tengah mengenai Trusan Suez.
5. Membantu meredakan krisis di Libanon.
6. Misi paninjauan PBB untuk membantu memisahkan pasukan setelah timbul peperangan antara India dan Pakistan.
7. Telah berhasil mencegah timbulnya perang nuklir antara Negara adi kuasa (Amerika Serikat dan Uni Soviet).
8. Membantu proses kemerdekaan Timor – Timur.
9. Ikut menyelesaikan konflik politik antara Negara – Negara yang tergabung dalam Uni Soviet.

1. Peran PBB dalam Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya
1. Memberikan bantuan – bantuan kesejahteraan dan pembangunan di Negara – Negara yang sedang berkembang melalui badan – badan khusus PBB, seperti ILO, WHO, FAO, UNESCO, UNICEF, dan IMF.
2. Penghapusan dalam segala bentuk dominasi rasial.
3. Penghapusan diskriminasi terhadap wanita yang mencakupi hak, politik, ekonomi, social – budaya, dan kewarganegaraan.
4. Memberikan bantuan bahan makanan untuk kesejahteraan anak – anak melalui UNICEF.
5. Penanggulangan berjangkitnya penyakit cacar melalui program WHO.
6. Memajukan kerja sama internasional tentang ilmu pengetahuan seperti penggunaan tenaga atom / nuklir untuk maksu – maksud damai, menyelamatkan bangunan – bangunan kuno Mesir yang terancam genangan air oleh bendungan Aswan dan pemugaran Candi Borobudur di Yogyakarta.

Negara Anggota PBB

No.	Tanggal Terdaftar	Nama Negara
1	24 Oktober 1945	Argentina
2	24 Oktober 1945	Belarus
3	24 Oktober 1945	Brasil
4	24 Oktober 1945	Chili
5	24 Oktober 1945	Cina
6	24 Oktober 1945	Kuba
7	24 Oktober 1945	Denmark
8	24 Oktober 1945	Republik Dominika
9	24 Oktober 1945	Mesir
10	24 Oktober 1945	El Salvador
11	24 Oktober 1945	Perancis
12	24 Oktober 1945	Haiti
13	24 Oktober 1945	Iran
14	24 Oktober 1945	Lebanon
15	24 Oktober 1945	Luksemburg
16	24 Oktober 1945	Selandia Baru
17	24 Oktober 1945	Nikaragua
18	24 Oktober 1945	Paraguay
19	24 Oktober 1945	Filipina
20	24 Oktober 1945	Polandia
21	24 Oktober 1945	Federasi Rusia
22	24 Oktober 1945	Arab Saudi
23	24 Oktober 1945	Suriah
24	24 Oktober 1945	Turki
25	24 Oktober 1945	Ukraina
26	24 Oktober 1945	Britania Raya
27	24 Oktober 1945	Amerika Serikat
28	25 Oktober 1945	Yunani
29	30 Oktober 1945	India
30	31 Oktober 1945	Peru
31	01 Nopember 1945	Australia
32	02 Nopember 1945	Kosta Rika
33	02 Nopember 1945	Liberia
34	05 Nopember 1945	Kolombia
35	07 Nopember 1945	Meksiko
36	07 Nopember 1945	Afrika Selatan
37	09 Nopember 1945	Kanada
38	13 Nopember 1945	Ethiopia
39	13 Nopember 1945	Panama
40	14 Nopember 1945	Bolivia
41	15 Nopember 1945	Venezuela
42	21 Nopember 1945	Guatemala
43	27 Nopember 1945	Norwegia
44	10 Desember 1945	Belanda
45	17 Desember 1945	Honduras
46	18 Desember 1945	Uruguay
47	21 Desember 1945	Ekuador
48	21 Desember 1945	Irak
49	27 Desember 1945	Belgia
50	19 Nopember 1946	Afganistan
51	19 Nopember 1946	Islandia
52	19 Nopember 1946	Swedia
53	16 Desember 1946	Thailand
54	30 September 1947	Pakistan
55	30 September 1947	Yaman
56	19 April 1948	Myanmar
57	11 Mei 1949	Israel
58	28 September 1950	Indonesia
59	14 Desember 1955	Albania
60	14 Desember 1955	Austria
61	14 Desember 1955	Bulgaria
62	14 Desember 1955	Kamboja
63	14 Desember 1955	Finlandia
64	14 Desember 1955	Hongaria
65	14 Desember 1955	Irlandia
66	14 Desember 1955	Italia
67	14 Desember 1955	Yordania
68	14 Desember 1955	Republik Demokratik Rakyat Laos
69	14 Desember 1955	Libya
70	14 Desember 1955	Nepal
71	14 Desember 1955	Portugal
72	14 Desember 1955	Rumania
73	14 Desember 1955	Spanyol
74	14 Desember 1955	Sri Lanka
75	12 Nopember 1956	Maroko
76	12 Nopember 1956	Sudan
77	12 Nopember 1956	Tunisia
78	18 Desember 1956	Jepang
79	08 Maret 1957	Ghana
80	17 September 1957	Malaysia
81	12 Desember 1958	Guinea
82	20 September 1960	Benin
83	20 September 1960	Burkina Faso
84	20 September 1960	Kamerun
85	20 September 1960	Republik Afrika Tengah
86	20 September 1960	Chad
87	20 September 1960	Kongo (Republik)
88	20 September 1960	Pantai Gading
89	20 September 1960	Siprus
90	20 September 1960	Republik Demokratik Kongo
91	20 September 1960	Gabon
92	20 September 1960	Madagaskar
93	20 September 1960	Niger
94	20 September 1960	Somalia
95	20 September 1960	Togo
96	28 September 1960	Mali
97	28 September 1960	Senegal
98	07 Oktober 1960	Nigeria
99	27 September 1961	Sierra Leone
100	27 Oktober 1961	Mauritania
101	27 Oktober 1961	Mongolia
102	14 Desember 1961	Republik Bersatu Tanzania
103	18 September 1962	Burundi
104	18 September 1962	Jamaika
105	18 September 1962	Rwanda
106	18 September 1962	Trinidad dan Tobago
107	08 Oktober 1962	Aljazair
108	25 Oktober 1962	Uganda
109	14 Mei 1963	Kuwait
110	16 Desember 1963	Kenya
111	01 Desember 1964	Malawi
112	01 Desember 1964	Malta
113	01 Desember 1964	Zambia
114	21 September 1965	Gambia
115	21 September 1965	Maladewa
116	21 September 1965	Singapura
117	20 September 1966	Guyana
118	17 Oktober 1966	Botswana
119	17 Oktober 1966	Lesotho
120	09 Desember 1966	Barbados
121	24 April 1968	Mauritius
122	24 September 1968	Swaziland
123	12 Nopember 1968	Guinea Khatulistiwa
124	13 Oktober 1970	Fiji
125	21 September 1971	Bahrain
126	21 September 1971	Bhutan
127	21 September 1971	Qatar
128	07 Oktober 1971	Oman
129	09 Desember 1971	Uni Emirat Arab
130	18 September 1973	Bahama
131	18 September 1973	Jerman
132	17 September 1974	Bangladesh
133	17 September 1974	Grenada
134	17 September 1974	Guinea-Bissau
135	16 September 1975	Tanjung Verde
136	16 September 1975	Mozambik
137	16 September 1975	Sao Tome dan Principe
138	10 Oktober 1975	Papua Nugini
139	12 Nopember 1975	Komoro
140	04 Desember 1975	Suriname
141	21 September 1976	Seychelles
142	01 Desember 1976	Angola
143	15 Desember 1976	Samoa
144	20 September 1977	Djibouti
145	20 September 1977	Vietnam
146	19 September 1978	Kepulauan Solomon
147	18 Desember 1978	Dominika
148	18 September 1979	Saint Lucia
149	25 Agustus 1980	Zimbabwe
150	16 September 1980	Saint Vincent dan Grenadines
151	15 September 1981	Vanuatu
152	25 September 1981	Belize
153	11 Nopember 1981	Antigua dan Barbuda
154	23 September 1983	Saint Kitts dan Nevis
155	21 September 1984	Brunei Darussalam
156	23 April 1990	Namibia
157	18 September 1990	Liechtenstein
158	17 September 1991	Republik Rakyat Demokratik Korea
159	17 September 1991	Estonia
160	17 September 1991	Latvia
161	17 September 1991	Lituania
162	17 September 1991	Kepulauan Marshall
163	17 September 1991	Mikronesia (Negara Federasi)
164	17 September 1991	Republik Korea
165	02 Maret 1992	Armenia
166	02 Maret 1992	Azerbaijan
167	02 Maret 1992	Kazakhstan
168	02 Maret 1992	Kirgizstan
169	02 Maret 1992	Republik Moldova
170	02 Maret 1992	San Marino
171	02 Maret 1992	Tajikistan
172	02 Maret 1992	Turkmenistan
173	02 Maret 1992	Uzbekistan
174	22 Mei 1992	Bosnia dan Herzegovina
175	22 Mei 1992	roasia
176	22 Mei 1992	Slovenia
177	31 Juli 1992	Georgia
178	19 Januari 1993	Republik Ceko
179	19 Januari 1993	Slowakia
180	08 April 1993	Republik Makedonia bekas Yugoslavia
181	28 Mei 1993	Eritrea
182	28 Mei 1993	Monako
183	28 Juli 1993	Andorra
184	15 Desember 1994	Palau
185	14 September 1999	Kiribati
186	14 September 1999	Nauru
187	14 September 1999	Tonga
188	05 September 2000	Tuvalu
189	01 Nopember 2000	Serbia
190	10 September 2002	Swiss
191	27 September 2002	Timor Leste
192	28 Juni 2006	Montenegro

 

 

Asas dan Tujuan PBB

Asas PBB

Asas Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai berikut.

1. Persamaan derajat dan kedaulatan semua negara anggota.
2. Persamaan hak dan kewajiban semua negara anggota.
3. Penyelesaian sengketa dengan cara damai.
4. Setiap anggota akan memberikan bantuan kepada PBB sesuai ketentuan Piagam PBB.
5. PBB tidak boleh mencampuri urusan dalam negeri negara anggota.

Tujuan PBB

Tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai berikut.

1. Memelihara perdamaian dan keamanan dunia.
2. Mengembangkan hubungan persahabatan antarbangsa berdasarkan asas-asas persamaan derajat, hak menentukan nasib sendiri, dan tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain.
3. Mengembangkan kerjasama internasional dalam memecahkan masalah-masalah ekonomi, sosial, budaya, dan kemanusiaan.
4. Menyelesaikan perselisihan dengan cara damai dan mencegah timbulnya peperangan.
5. Memajukan dan menghargai hak asasi manusia serta kebebasan atau kemerdekaan fundamental tanpa membedakan warna, kulit, jenis kelamin, bahasa, dan agama.
6. Menjadikan pusat kegiatan bangsa-bangsa dalam mencapai kerja sama yang harmonis untuk mencapai tujuan PBB.

Berikut ini daftar nama Kontingen Garuda yang dikirim Indonesia (Peran Indonesia dalam PBB):

• Kontingen Garuda I, Kontingen Garuda I dikirim pada 8 Januari 1957 ke Mesir;
• Kontingen Garuda II, Konga II dikirim ke Kongo pada 1960;
• Kontingen Garuda III, Konga III dikirim ke Kongo pada 1962;
• Kontingen Garuda IV, Konga IV dikirim ke Vietnam pada 1973;
• Kontingen Garuda V, Konga V dikirim ke Vietnam pada 1973;
• Kontingen Garuda VI Konga VI dikirim ke Timur Tengah pada 1973
• Kontingen Garuda VII Konga VII dikirim ke Vietnam pada 1974.
• Kontingen Garuda VIII, Kontingen Garuda VIII dikirim dalam rangka misi perdamaian PBB di Timur Tengah paska Perang Yom Kippur antara Mesir dan Israel
• Kontingen Garuda IX, Konga  dikirim ke Iran-Irak pada 1988;
• Kontingen Garuda X, Konga X dikirim ke Namibia pada 1989;
• Kontingen Garuda XI, Konga XI dikirim ke Irak-Kuwait pada 1992;
• Kontingen Garuda XII, Konga XII dikirim ke Kamboja pada 1992;
• Kontingen Garuda XIII, Konga XIII dikirim ke Somalia pada 1992;
• Kontingen Garuda XIV, Konga XIV dikirim ke Bosnia-Herzegovina pada 1993;
• Kontingen Garuda XV, Konga XV dikirim ke Georgia pada 1994;
• Kontingen Garuda XVI, Konga XVI dikirim ke Mozambik pada 1994;
• Kontingen Garuda XVII, Konga XVII dikirim ke Filipina pada 1994;
• Kontingen Garuda XVIII, KONGA XVIII dikirim ke Tajikistan pada November 1997;
• Kontingen Garuda XIX, Konga XIX dikirim ke Sierra Leone pada 1999-2002;
• Kontingen Garuda XX/A
• Konga XX dikirim ke Bungo, Kongo pada 6 September 2003 dan bertugas selama 1 tahun;
• Kontingen Garuda XXI, Kontingen Garuda XXI merupakan kontribusi TNI dalam misi perdamaian PBB di Liberia (UNMIL);
• Kontingen Garuda XXII
• Kontingen Garuda XXII merupakan kontribusi TNI dalam misi perdamaian PBB di Sudan (UNMIS);
• Kontingen Garuda XXIII, Konga XXIII bertugas sebagai bagian dari Pasukan Perdamaian PBB di Lebanon (UNIFIL) ;
• Kontingen Garuda XXIV, Bertugas di Nepal. Kontingen Garuda XXIV merupakan kontribusi TNI dalam misi perdamaian PBB di Nepal (UNMIN);
• Kontingen Garuda XXV
• Berdasarkan Frago (fragmentery order) Nomor10-10-08 tanggal 30 Oktober 2008, penambahan Kontingen Indonesia dalam rangka misi perdamaian dunia di Lebanon Selatan;
• Kontingen Garuda XXVI, Menyusul keberhasilan penugasan Kontingen Garuda XXIII bersama dengan UNIFIL, sekaligus dalam rangka memperbesar peran serta Indonesia dalam pemeliharaan perdamaian di Lebanon Selatan dan atas permintaan PBB;
• Kontingen Garuda Indonesia XXVII
• Kontingen Garuda XXVII - 1 tergabung dalam misi UNAMID di Darfur bertugas sejak tanggal 21 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2009 dalam satgas Milobs

Demikianlah artikel Pustaka Sekolah yang membahas mengenai Perserikatan Bangsa-Bangsa: Sejarah dan Profil PBB, semoga artikel ini tentunya dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi kita semua